Pemerintah Larang 64 ha Hutan Primer dan Gambut Dialih fungsikan

Pemerintah Larang 64 ha Hutan Primer dan Gambut Dialih fungsikan

Ridwan | Rabu, 29 Mei 2013 – 14:07:01 WIB

SatuNegeri.com – Melalui Inpres No 6 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 Mei 2013. , Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan 64.677.030 hektare (ha) lahan hutan alam primer dan gambut di Indonesia tidak boleh dialihfungsikan.

Dalam inpres tersebut, mengatur tentang penundaan (moratorium) pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Luasan peta indikatif terbaru itu merupakan hasil survei lahan gambut, hutan primer, pemutakhiran data hasil tata ruang, dan konfirmasi bupati dan pemegang izin lokasi yang terbit sebelum Inpres No 10 Tahun 2011. Selain itu atas dasar penambahan areal penundaan izin baru karena adanya izin pemanfaatan hutan yang telah habis masa berlakunya maupun pemutakhiran data bidang tanah (BPN-RI).

Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto di Jakarta, Selasa (28/5/2013) menyatakan terbitnya Inpres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 13 Mei 2013 itu dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung guna penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Uni Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd+, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin usahanya masih berlaku; dan restorasi ekosistem.

Khusus kepada Menteri Kehutanan, Presiden SBY memerintahkan, selain melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru di areal yang disebutkan di atas, juga melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Selain itu, melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan hutan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem, melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap enam bulan, dan menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

Menanggapi dampak perpanjangan penundaan izin baru pengelolaan hutan tersebut terhadap penurunan investasi di sektor industri kehutanan, secara tegas Dirjen Planologi membantah hal itu karena aturan tersebut hanya diterapkan pada hutan alam primer dan lahan gambut.

“Itu dimaksudkan agar investasi yang memanfaatkan hutan sekunder masih bisa berjalan,” katanya.

Bambang mengatakan, hingga saat ini bahkan Kementerian Kehutanan telah melepas pengelolaan hutan seluas 5,745 juta hektar untuk usaha non kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi dan industri.

Iklan

Tinggalkan komentar

30 Mei 2013 · 12:28 AM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s