Kalteng Dukung Perpanjangan Moratorium

Kalteng Dukung Perpanjangan Moratorium

Senin, 13 Mei 2013 – 08:04:59 WIB
Rahma |  Foto: hilmanfajar.deviantart.com

Satunegeri.com – Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong perpanjangan moratorium, hal tersebut dinyatakan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengirimkan surat mengenai usul perpanjangan moratorium kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami mendukung perpanjangan moratorium izin baru pada hutan dan lahan gambut,” kata Agustin, di Palangkaraya, Kalteng, Minggu (12/5). Surat mengenai usul perpanjangan moratorium kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah disampaikan sejak awal Mei 2013, demikian informasi Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalteng Teras Sahay.

Menurutnya, pertimbangan pembuatan surat itu didasari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

“Instruksi itu berlaku selama dua tahun yang akan berakhir pada 20 Mei 2013 dan diharapkan diperpanjang,” katanya. Dalam diktum ketiga angka tujuh ketentuan tersebut dijelaskan bahwa gubernur diinstruksikan khusus untuk melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

“Di Kalteng, implementasi instruksi presiden tersebut telah memberikan manfaat, antara lain mendukung penataan perizinan,” katanya. Instruksi presiden juga dipandang efektif mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan serta mendukung upaya penyelesaian sengketa lahan.

Konflik tersebut terjadi antar-perusahaan ataupun antara perusahaan dan masyarakat. Instruksi presiden disadari tidak mengatur tentang implikasi hukum jika tidak dilaksanakan secara konsekuen. Karena itu, Pemprov Kalteng mendukung perpanjangan moratorium dengan penguatan berupa pengaturan konsekuensi hukum.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Arie Rompas menjelaskan, moratorium harus dilanjutkan dengan memperkuat penerapan sanksi hukum. Peninjauan terhadap perizinan dan penegakan hukum harus dilakukan. ”Lindungi pula kawasan ekologi penting dan wilayah kelola rakyat. Selain itu, reformasi agraria juga harus didorong,” ujar Arie.

Iklan

Tinggalkan komentar

20 Mei 2013 · 10:24 PM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s