Pemerintah Ajukan Revisi UU No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

Pemerintah Ajukan Revisi UU No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

Ramdhan
Jumat, 19 Apr 2013 – 07:20:34 WIB

SatuNegeri.com – Untuk meningkatkan pengembangan panas bumi dan meningkatkan investasi serta menjamin kepastian hukum bagi usaha panas bumi, pemerintah berencana merevisi Undang-Undang No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menjelaskan, pembaharuan UU No. 27 tersebut dilakukan, karena ada istilah kegiatan pertambangan yang berkonsekuensi pada kegiatan panas bumi,dan tidak dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi karena tidak sejalan dengan UU No. 41 tahun 1999.

Menurutnya ada sembilan usulan substansi perubahan UU No. 27/2003 yakni istilah pertambangan dihilangkan, harga energi panas bumi untuk pemanfaatan listrik yang tidak diatur dalam UU No.27, dalam usulan RUU dinyatakan ditetapkan oleh pemerintah.

Mengenai izin lingkungan juga diusulkan agar wajib dimiliki sebelum kegiatan eksplorasi dan eksploitas. Badan Usaha Milik Daerah Atau Badan Usaha Milik Negara wajib ditawarkan participating interest sebesar 10 persen sejak disetujuinya rencana pengembangan yang pertama kali.

Kemudian juga diusulkan agar pengalihan kepemilikan saham diatur setelah eksplorasi. Menurut Rida hal ini perlu diatur mengingat banyaknya pengalihan saham yang berujung pada mandeknya pengembangan potensi panas bumi.

Anggota Fraksi Partai Golkar Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha mengatakan RUU ini juga diharapkan untuk tidak menutup kemungkinan investor menjual ke perusahaan listrik swasta. Untuk itu, pembagiannya haru berimbang antara PT Perusahaan Listrik Negara dengan swasta.

Sementara itu anggota komisi VII DPR Ismayatun Izazi mengatakan ada tahapan yang harus dilalui sebelum RUU Panas Bumi disahkan menjadi Undang-Undang. Dia menyebut anggota dewan akan memanggil lembaga swadaya masyarakat maupun pemerhati panas bumi mengingat pengembangan panas bumi berkaitan dengan lingkungan. “RUU ini sangat progresif. Ada partisipating interest dari daerah. Jadi daerah penghasil panas bumi bisa berkontribusi,” ujarnya.

Saat ini rancangan undang-undang untuk pengaturan panas bumi sedang dibuat. Pembahasan RUU ini antara lain mengganti kata “tambang” dari undang-undang sebelumya, yaitu UU No.27/2003 tentang panas bumi.

Selama ini istilah pertambangan menjadi salah satu penghambat. Pasalnya, sumber-sumber energi itu semua berada di tengah hutan. Hambatan tersebut antara lain perijinan yang ditujukan untuk kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan cenderung lambat.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dipahami bukan bentuk pertambangan. Satya menyatakan kata ‘pertambangan’ tersebut menjebak karena sebenarnya tidak ada ekstrasi yang ada di dalam panas bumi itu sendiri.

Panas bumi merupakan proses alami yang keluar dalam bentuk uap. Kata ‘pertambangan’ tersebut akan dihilangkan agar tidak berbenturan dengan undang-undang perhutanan.

Tinggalkan komentar

25 April 2013 · 8:06 AM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s