Krisis Danau, Kementerian PU Siapkan RUU

Othe side of Tongging

Foto: petrusioo.deviantart.com

Maulana
Jumat, 19 Apr 2013 – 13:26:06 WIB

Satunegeri.com – Untuk membenahi persoalan 15 danau di Indonesia yang sedang dalam kondisi kritis dan terancam hilang, Kementerian Pekerjaan Umum sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Danau.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio, Kamis (18/4) mengatakan, saat ini RPP Danau yan merupakan merupakan turunan dari Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sedang dalam tahap pembahasan.

Nantinya RPP Danau akan mengatur pendayagunaan, konservasi, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi. Dalam Pembuatan peraturan ini melibatkan beberapa kementrian antara lain Kementerian Kehutanan, Kementrian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertahanan Nasional.

Menurut Pitoyo, saat ini di seluruh wilayah Indonesia sedikitnya ada lima belas danau yang dinilai kritis. kelima belas danau ini mengalami pendangkalan sehingga berpotensi menimbulkan bencana karena daya tampung air bakal merosot.

Danau-danau yang kondisinya kritis tersebut menurut Pitoyo sudah cukup familier di masyarakat Indonesia. Di Sumatera ada Danau Toba, Kerinci, Singkarak, dan Maninjau. Di Pulau Jawa ada dua waduk, yakni Rawa Besar dan Rawa Pening, ditambah danau Batur di Pulau Bali

Danau yang kritis di Sulawesi ada lima, yakni Tondano, Limboto, Poso atau Tentena, Tempe, dan Danau Matano. “Matano itu danau terdalam nomor tiga di dunia, sedangkan Danau Toba di urutan lima,” terangnya. Di Kalimantan, ada danauSentarum dan Semayang Melintang Jempang.

Terakhir adalah danau Sentani di Papua. Pitoyo menyebut, danau Sentani merupakan danau ajaib. “Danau itu dibentuk Tuhan lewat sebuah gempa dalam waktu kurang dari 10 menit,” lanjutnya.

Ke-15 danau tersebut kondisi lingkungannya saat ini sudah rusak. Bahkan, danau Matano yang sejatinya masih perawan sudah menunjukkan tanda-tanda eksploitasi yang buruk. Karenanya, pihaknya telah mengusulkan RPP yang khusus mengatur pengelolaan danau di Indonesia.

Jangkauan dari pengaturan RPP Danau ini sendiri adalah untuk mengatur batas dan pemanfaatan zona di sekitar danau, membatasi dan mengendalikan kegiatan manusia di daerah tangkapan air melalui perizinan dan sanksi.

Pitoyo menambahkan penyusunan RPP Danau oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI No.B-167/M.Sesneg/D-4/PU.02/02/2012 tanggal 22 Feb 2012.

Pengelolaan danau yang baik adalah dengan memiliki infrastruktur pengambilan air yang baik yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan domestic dan industri, dimana nantinya dilakukan pengolahan air limbah domestic dan indsutri tersebut agar danau tidak tercemar.

Tinggalkan komentar

21 April 2013 · 6:26 PM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s