Moratorium Hutan buat Hutan Primer Indonesia Sedikit Terlindungi

Moratorium Hutan buat Hutan Primer Indonesia Sedikit Terlindungi

Jungle Inn, Tangkahan, Gunung Leuser National Park, Aceh, Indonesia.

Foto: beingindonesia.com

Ridwan
Rabu, 20 Mar 2013 – 08:49:35 WIB

Satunegeri.com – Dengan adanya moratorium hutan yang berdasarkan Inpres No.10 tahun 2011, dalam dua tahun terakhir, hutan primer dan lahan gambut di Indonesia sedikit terlindungi. Karena Moratorium ini menunda proses perizinan baru selama dua tahun terhadap hutan primer dan lahan gambut yang berakhir pada 20 Mei 2013 mendatang.

Namun Deputi 1 UKP4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Inisiatif Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan, Heru Prasetyo menjelaskan karena moratorium ini berdasar Inpres (Instruksi Presiden) maka akan otomatis mati saat Presiden berganti. Jadi Indonesia akan dibatasi kenyataan sejarah bahwa pada 2014, akan ada Presiden baru.

Karena itu, merekomendasikan perpanjangan moratorium sampai dengan jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai, begitu nanti ada pergantian Presiden baru, akan diberi pilihan mengenai perpanjangan moratorium ini. “Kita berdoa saja Presiden berikutnya akan melanjutkan moratorium tersebut.” tambahnya.

Sependapat dengan Heru, Mubariq Ahmad dari Kelompok Kerja Strategi Nasional REDD+ mengatakan, moratorium hutan wajib diperpanjang, jika tidak maka pemerintah kembali meneruskan produksi konflik lahan.

“Harus disoroti juga pemberian izin Hak Guna usaha (HGU) di dalam hutan lindung. Sebab, hingga saat ini masih ada HGU yang diberikan,” keluh Mubariq.

Data dari Sawit Watch menyebut, Indonesia merupakan negara pemilik kebun sawit terluas di dunia dengan luas kebun mencapai 12 juta hekatare lebih. Laju pertumbuhannya mencapai 400 ribu hektare per tahunnya.

Dengan memperpanjang moratorium, maka laju ekspansi perusahaan industri seperti sawit, dapat diredam. “Moratorium juga bisa menurunkan jumlah konflik atau kriminalisasi massa. Biasanya masyarakat adat yang jadi korban,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Gideon Saragih.

Dalam rekomendasinya, Jefri juga melihat perpanjangan ini memberi waktu pada pemerintah untuk membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih lengkap.

Tinggalkan komentar

21 Maret 2013 · 8:18 AM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s