F-PD: Tidak Mudah Membatalkan Perjanjian Secara Sepihak

F-PD: Tidak Mudah Membatalkan Perjanjian Secara Sepihak

Ridwan
Jumat, 15 Mar 2013 – 09:10:28 WIB

Satunegeri.com – Menanggapi pernyataan anggota Komite BPH Migas, Qoyum Tjandranegara yang mengungkapkan ekspor gas yang dilakukan pemerintah telah menyebabkan kerugian devisa mencapai ratusan triliun rupiah, Anggota Komisi VII DPR RI, Milton Pakpahan mengatakan bahwa tidak mudah untuk membatalkan perjanjian secara sepihak.

Ia mengatakan, faktanya hingga saat ini Indonesia masih terikat dengan beberapa kontrak perjanjian jual beli gas jangka penjang dengan sejumlah negara pembeli yang telah dibuat oleh pemerintah masa lalu.

“Tahun 2011 kita kehilangan devisa negara sampai Rp 183 triliun. Artinya mengekspor gas ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Korea yang mencapai hampir 50 persen itu merugikan negara,” katanya Rabu (13/3).

Yang harus dipahami menurutnya adalah, ekspor gas dan pemanfaatan gas tersebut sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto. “Sejak era pemerintahan Soeharto sampai sekarang, tentu kondisi bisnis dan pengelolaan gas berbeda antara masa lalu dan masa kini.” tambahnya.

Sebenarnya DPR saat ini telah meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri (DMO), dengan posisi pemanfaatan gas saat ini sudah lebih besar untuk kebutuhan nasional dan untuk mendukung alokasi dana untuk membangun jaringan infrastruktur gas seperti FSRU, Instalasi Pipa Transmisi, Mother Daughter Station, membangun PLTG baru, membangun SPBG. “Ini artinya, para wakil rakyat tidak berdiam diri,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Namun pengamat energi Sofyano Zakaria menyatakan, DPR RI mempunyai kekuatan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah terkait ekspor gas yang sudah ditandatangani pemerintahan sebelum pemerintahan SBY.

“DPR RI bisa membuat tekanan dan keputusan politis agar pemerintah saat ini meninjau ulang kontrak penjualan gas yang dipandang merugikan negara yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya,” kata Sofyano.

Menurutnya, kontrak yang merugikan negara tersebut bukan harga mati yang tidak bisa ditinjau ulang. Artinya setiap perjanjian bisa direvisi. “Undang-Undang saja direvisi. Jadi tidak masalah jika pemerintah membuat keputusan mengoreksi kontrak jual gas ke negara lain jika kontrak tersebut merugikan bangsa ini,” tukasnya.

Sementara, anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengekspor gas ke luar negeri dengan harga murah. “Ini pangkal dari defisitnya neraca migas kita. Belum lagi kalau dikaitkan dengan defisit neraca perdagangan secara menyeluruh. Ke depan kita mesti ubah paradigma ini. Kita tahu banyak kontrak gas ekspor yang sudah terikat sejak dulu,” tutur Satya panjang lebar.

Tinggalkan komentar

18 Maret 2013 · 3:28 PM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s