Dibutuhkan Sinergi Dalam Pengelolaan Gas Bumi Untuk Mengatasi Krisis Gas di Medan

Dibutuhkan Sinergi Dalam Pengelolaan Gas Bumi Untuk Mengatasi Krisis Gas di Medan

pgn.co.id
Medan – 21 Februari 2013 : Hari ini PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diundang sebagai salah satu pembicara dalam diskusi publik untuk mencari solusi terhadap ancaman krisis gas bagi kalangan industri di Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Grup Tempo di Medan. Diskusi ini merupakan bagian dari serial diskusi mengenai arah dan kebijakan pengembangan industri gas nasional dan pada kesempatan ini PGN diwakili oleh General Manager SBU Distribusi III Mugiono.

Dalam diskusi publik ini hadir pula menyampaikan pendapatnya Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi, Ekonom Faisal Basri, Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas Sumatera Utara Johan Brien dan Senior Vice President Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation Pertamina Djohardi Angga Kusuma.

Wakil Ketua Kadin Sumatera Utara, Tohar Suhartono menjelaskan, kalangan industri di Medan kini sedang menghadapi ancaman krisis gas yang sangat serius. Oleh karena itu Kadin berharap pemerintah dan stakeholder gas bisa memberikan solusi terkait krisis gas di Medan ini.

Pada kesempatan ini Mugiono mengungkapkan bahwa mulai tanggal 1 Maret 2013 pasokan gas dari salah satu pemasok PGN di Medan yaitu Pertiwi Nusantara Resources akan habis. Dengan terhentinya pasokan dari Pertiwi, maka total pasokan gas yang disalurkan PGN akan turun dari 12 mmscfd pada akhir 2012 menjadi 7 mmscfd. Sementara kebutuhan sekitar 20 ribu pelanggan PGN di Medan mencapai 25 mmscfd.

“Dengan jalur distribusi gas PGN sepanjang 600 km, pasokan gas sebesar 7 mmscfd yang kami salurkan di Medan saat ini sungguh sangat minim. Kami bisa memahami situasi yang dihadapi oleh pelanggan-pelanggan kami,” ungkap Mugiono.
Ancaman krisis gas di Medan tahun 2013 ini sesungguhnya sudah diprediksi sejak beberapa tahun lalu. Untuk mengantisipasi ancaman krisis gas di tahun 2013, di tahun
2011 PGN membangun Floating Storage Regatification Unit (FSRU) di Belawan berkapasitas 250 mmbtu.

Krisis gas yang terjadi di Medan saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan gas bumi di Indonesia membutuhkan sinergi yang lebih baik antara pasokan, infrastruktur dan pasar. Akibat tidak adanya kebijakan yang sinergis diantara sektor hulu, midstream dan hilir, kini para pelaku usaha di Medan terancam mengalami penurunan produksi, bahkan gulung tikar menyusul minimnya pasokan gas.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan, pengelolaan gas bumi di Indonesia tidak terintegrasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi diantara pengambil kebijakan di hulu, midstream dan hilir.

Perencanaan pasokan gas menjadi tanggungjawab SKK Migas, perencanaan infrastruktur di Ditjen Migas, dan perencanaan arah pasar berada dibawah kendali Kementerian Perindustrian.

“Sesungguhnya kita memiliki sumber daya gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun tata kelolanya tidak tepat. Bahkan selama ini pembangunan infrastruktur pipa gas sengaja dihambat untuk melanggengkan ekspor gas,” ungkap Dalimi.

Oleh karena itu, agar krisis gas bumi seperti yang terjadi di Medan tidak terjadi di wilayah lain, sinergi antara pasokan, infrastruktur dan pasar gas di dalam negeri harus dijalankan secara bersamaan.

Menurut Johan Brien, solusi penyediaan pasokan gas di Medan melalui revitalisasi terminal LNG Arun juga harus dibarengi dengan strategi harga yang tepat untuk mempertahankan daya saing industri domestik. Sebab, jika industri harus membayar lebih mahal daripada harga gas saat ini, meningkatnya pasokan gas tidak akan memberikan nilai tambah maksimal bagi produktifitas dan pertumbuhan industri di Medan.

Johan mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah memiliki keberpihakan terhadap pengusaha dan industri di Sumatera Utara. Salah satu contohnya, ketika pembangunan FSRU Belawan yang sudah berhasil membangkitkan optimisme pelaku usaha di Medan, dengan sewenang-wenang dipindahkan ke Lampung.

“Sekarang kami harus menghadapi pasokan gas yang semakin terbatas, sementara solusi yang ditawarkan pemerintah dari Arun belum jelas. Bila tidak ada tambahan pasokan gas dalam waktu dekat, akan banyak industri yang tutup dan melakukan PHK,” tandas Johan.

Dalam kesempatan sama SVP Upstream strategic planing & Operation Evaluation Pertamina Djohardi Angga Kusuma, menjelaskan, mulai bulan Maret 2013 ini Pertamina akan mulai membangun jalur pipa sejauh 375 km dari Arun ke Medan untuk mengalirkan gas dari regasifikasi Arun ke Sumatera Utara.

“Bulan Juli tahun ini kami akan meningkatkan pasokan gas di Medan dengan menambah gas sebesar 8-10 mmscfd dari lapangan Benggala satu,” jelas Djohardi. Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, gas merupakan aset strategis nasional. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya saing industri, gas tidak seharusnya dijadikan sebagai komoditas, melainkan sebagai energi untuk menggerakkan industri dalam negeri.

“Tahun lalu kita membayar subsidi energi lebih dari Rp 306 triliun. Sementara kontribusi Migas untuk APBN hanya Rp 277 triliun. Jadi hasil ekspor migas yang selama ini kita lakukan saja tidak cukup untuk subsidi. Artinya menjadikan gas sebagai komoditas itu sangat keliru,” ujar Faisal. Menurut Faisal, dalam kasus krisis gas Di Medan dampaknya sudah terlihat dari kecenderungan deindustrialisasi di wilayah Sumut. Dalam beberapa tahun terakhir kontribusi industri terhadap PRDB Sumut terus menurun.

Oleh karena itu, ia menyarankan, pemerintah harus serius dalam memberikan jaminan pasokan bagi industri gas di Medan. Dengan bertambahnya pasokan gas, berarti industri akan terus bertumbuh dan membuka lapangan kerja lebih besar.

“Sumatera Utara harus mampu bertransformasi dari pertanian ke industri sebagai indikator sebuah kemajuan. Tapi yang terjadi hari ini industrinya justru mengalami banyak masalah. Bahkan 54 persen tenaga kerjanya bekerja di sektor informal, ini menyedihkan,” tegas Faisal. Perseroan merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini, kepemilihan saham PGN sebesar 56,96% dimiliki oleh pemerintah republik Indonesia dan sekitar 43,04% dikuasai oleh publik.

Tinggalkan komentar

24 Februari 2013 · 10:14 AM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s