Foto: commons.wikimedia.org
Rahma | Kamis, 14 Feb 2013 | 13:28:27 WIB
Satunegeri.com – Pulau Sumba rencananya akan menjadi ikon pengguna energi terbarukan pada 2025. Hal tersebut menjadi salah satu program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Informasi tersebut diperoleh dalam Seminar Nasional Sumba Iconic Island di Jakarta, Rabu (13/2).
Seminar itu dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Humanist Institute for Coorperation with Developing Countries (Hivos), dan perwakilan pemerintah dari empat kabupaten yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.”Pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan masyarakat dan swasta untuk mewujudkan Program Pulau Sumba Ikonik Energi Terbarukan,” demikian disampaikan Direktur Bioenergi Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana,
Dadan mengatakan, untuk memperlancar implementasi program tersebut dari sisi anggaran, dibutuhkan payung hukum secara khusus dalam bentuk peraturan menteri.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Sumba Icon Island Hivos, Adi Lagur, mengatakan, belum ada tanda-tanda nyata dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT dalam program tersebut.
”Sejak memorandum of understanding (MOU) yang ditandatangani pemerintah dari empat kabupaten di Sumba bersama Hivos dan diketahui Gubernur NTT, belum terlihat realisasi dukungan yang konkret,” kata Adi.
Oleh karena itu, banyak pihak mempertanyakan program Kementrian ESDM dan para pemangku kepentingan lainnya yang hendak menjadikan Pulau Sumba sebagai ikon pengguna energi terbarukan pada 2025. Ini karena, sampai saat ini, payung hukum yang mengatur secara khusus tentang Sumba Iconic Island belum dibuat pemerintah. Energi terbarukan yang dimaksud adalah pemanfaatan energi yang ada di alam yaitu angin, matahari, air, dan biomassa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT Danny Suhadi membantah pendapat Adi. Menurut Danny, Pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur di daerah.
