Indonesia Harus Segera Klarifikasi ke WTO

Rahma
Sabtu, 19 Jan 2013 – 15:05:42 WIB

Satunegeri.com – Pemerintah Indonesia harus segera melakukan klarifikasi ke WTO (World Trade Organization) terkait protes AS karena kebijakan impor pertanian Indonesia. Pasalnya, organisasi perdagangan dunia itu memberi waktu 60 hari untuk klarifikasi.

Sebelumnya Amerika Serikat menggugat izin impor pertanian Indonesia  ketat. Saat ini materi klarifikasi disusun Kementerian Perdagangan yang selanjutnya diserahkan ke duta Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia optimistis bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, menyampaikan, selama 60 hari, Indonesia akan berdialog dan berdiskusi dengan Amerika Serikat. Mereka akan sampaikan keberatan secara jelas, poin-poinnya apa saja. Kita akan menanggapi keberatan tersebut dengan argumentasi rasional.

“Kementerian Perdagangan memang telah menerima surat gugatan dari Amerika Serikat (AS). Namun surat tersebut kurang detail menjelaskan poin-poin keberatan mereka,” kata Bayu, Rabu (16/1), di Jakarta.

AS menilai sistem perizinan impor Indonesia terlalu kompleks dan tidak transparan hingga mempersulit ekspor produk pertanian AS ke Indonesia. Mereka juga keberatan dengan penetapan kuota impor daging sapi, yang jumlahnya terus menurun.

”Kalau nanti bisa duduk bersama, kita bisa tahu secara jelas mana saja yang mereka persoalkan,” katanya.Jika klarifikasi yang disampaikan Indonesia tidak memuaskan AS, maka Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) akan menggelar panel terkait gugatan dan klarifikasi. Panel tersebut akan melibatkan negara anggota WTO lainnya. ”Negara-negara anggota WTO yang lain akan dimintai pendapat terkait masalah tersebut. Proses panel tersebut membutuhkan waktu sekitar 12 bulan,” tutur Bayu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berpendapat, seluruh negara di dunia tentu akan membuat kebijakan untuk melindungi pengusaha dan petaninya. Dengan kondisi itu, petani di masing-masing negara akan memiliki nilai tawar lebih tinggi.

”Coba sekarang tunjukkan kepada saya negara mana yang tidak melindungi petaninya?” ujar Hatta.

Pengaturan impor hortikultura tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Hortikultura. Aturan tersebut menetapkan 57 pos tarif produk hortikultura yang proses importasinya diatur secara khusus dan hanya boleh diimpor oleh importir terdaftar.

Ketentuan dari Kementerian Perdagangan melengkapi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s