PERMEN ENERGI: Pengusaha Sambut Pencabutan Larangan Ekspor Mineral

Newswire
Kamis, 10 Januari 2013 | 21:43 WIB

JAKARTA– Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) menyambut baik putusan Mahkamah Agung yang memenangkan permohonan uji materil atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pembatasan dan larangan ekspor mineral dan batubara.

“Permen itu sudah dinyatakan batal jadi seharusnya secara penterjemahan sudah bisa ekspor langsung,” kata Ketua Umum ANI Shelby Ihsan di Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Mahkamah Agung, pada 12 September 2012, mengeluarkan putusan nomor 39/P.PTS/XII/2012/09 P/HUM/2012 yang memenangkan ANI dalam permohonan uji materil terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian mineral.

Putusan itu menyatakan pencabutan atas empat pasal dalam peraturan tersebut, yakni Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 21.

“Dari empat pasal yang dicabut, ada satu tentang pembatasan ekspor. Dengan adanya putusan tersebut, aturan itu berarti batal,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, turunan pasal mengenai pembatasan ekspor yang berisi pelarangan ekspor dan aturan ekspor berdasarkan kuota juga batal.

Shelby mengaku, peraturan mengenai pembatasan ekspor itu mengakibatkan setidaknya 100 perusahaan minerba tidak dapat berproduksi sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp6,5 triliun.

Kerugian itu dihitung dari pembangunan infrastruktur, sarana penunjang pertambangan, gaji pegawai hingga biaya perizinan. Akibatnya, ekspor sekitar 14 komoditas barang tambang mineral utama, termasuk nikel, terhenti. “Produksinya stagnan, tidak ada ekspor,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin Natsir Mansyur menilai Permen Nomor 7 Tahun 2012 entang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian mineral penuh pro dan kontra sejak pertama kali diterbitkan Mei lalu.

“Peraturan itu dikeluarkan tanpa konsultasi dengan dunia usaha sehingga banyak kerugian yang diciptakan, tidak bisa ekspor, tidak bisa kerja,” katanya.

Ke depannya, Natsir berharap kerugian serupa tidak terus terulang. Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk lebih hati-hati dalam menyusun regulasi.(Antara/msb)

Tinggalkan komentar

Filed under Mineral

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s