LARANGAN EKSPOR BIJIH MINERAL: Pemerintah Belum Kabulkan Permintaan Pencabutan Dari Jepang

Bisnis.com  Lili Sunardi
Jum’at, 11 Januari 2013 | 19:04 WIB

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum tentu mengabulkan permintaan pencabutan larangan ekspor bijih mineral yang diajukan Jepang, meskipun Perdana Menteri (PM) Negara matahari terbit itu berencana datang langsung ke Indonesia terkait hal itu.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini—yang hari ini diumumkan Presiden untuk mengisi jabatan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas),  mengatakan tidak akan mempersoalkan rencana kedatangan PM Shinzo Abe yang dijadwalkan 18 Januari mendatang untuk meminta pencabutan larangan ekspor bijih mineral. Menurutnya, Indonesia tetap memiliki daya tawar apakah nantinya akan akan menerima permintaan Jepang.

“Kalau mereka [Jepang] meminta larangan ekspor itu dicabut, kan tidak semua permintaan bisa dipenuhi. Kami akan pertimbangkan apa yang mereka minta,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta hari ini, Jumat (11/1/2013).

Rudi mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki posisi tawar yang tinggi dengan Jepang, karena beberapa sektor industri di negara itu masih bergantung dengan suplai dari Tanah Air. Apalagi selama ini Indonesia selalu diminta untuk menjadi pemimpin di Asean dan mulai menekan kemampuan China.

Nantinya, Indonesia bisa saja mengajukan tawaran untuk meminta hal yang menguntungkan dari Jepang jika ingin larangan ekspor bijih mineral dicabut. “Kalau mereka minta, kami akan minta yang lain. Tidak masalah,” jelasnya.

Kementerian ESDM memperketat aturan ekspor bijih mineral dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11/2012. Dalam Pasal 21A ayat (1) beleid itu disebutkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan IPR dapat menjual bijih mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Dalam Ayat (2) pasal itu pun disebutkan rekomendasi tersebut diberikan setelah pemegang IUP operasi produksi dan IPR memenuhi beberapa persyaratan seperti status IUP  operasi produksi dan IPR  clear and clean, melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara, menyampaikan rencana kerja dan/ atau kerjasama dalam pengolahan dan/ atau pemurnian mineral di dalam negeri dan menandatangani pakta integritas.

Sebelumnya, pemerintah bahkan melarang ekspor bijih mineral seperti diatur dalam Pasal 21 Permen ESDM No. 7/2012. Namun, pasal tersebut kemudian diminta dihapus oleh Mahkamah Agung (MA) karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan negara dari penjualan hasil tambang di 2013 mencapai Rp15 triliun. Jumlah tersebut masih akan ditambah dengan target iuran tetap dari perusahaan tambang yang sebesar Rp700 miliar, dan royalti sebesar Rp16,9 triliun.

Tinggalkan komentar

Filed under Mineral

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s