Aturan Baru SKK Migas Jamin Kepastian Usaha

Detikfinance  Rista Rama Dhany 
Jumat, 11 Januari 2013  16:33 WIB

Jakarta 
– Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menilai peraturan presiden tentang pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan lebih menjamin kepastian hukum dan kenyamanan usaha para kontraktor migas.”Perpres yang tengah disusun pemerintah ini akan lebih memberi kepastian dan kenyamanan kepada semua termasuk investor,” kata Rudi yang baru saja ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala SKK Migas di Jakarta, Jumat (11/1/2013).Rudi dijadwalkan dilantik sebagai Kepala SKK Migas pada Selasa 15 Januari mendatang setelah Perpresnya terbit. Menurut Rudi, SKK Migas akan lebih memberikan kepastian hukum karena tidak bersifat sementara lagi seperti SK Migas.

SKK Migas merupakan organisasi baru yang disiapkan pemerintah sebagai pengganti Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (SK Migas). Institusi baru ini berbeda dengan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang sudah dibubarkan Mahkamah Konstitusi, karena akan ada komisi pengawasnya.

“Ada pengawas seperti dewan komisaris di perusahaan. Jadi, tidak super body lagi,” katanya.

Komisi Pengawas SK Migas tersebut beranggotakan antara lain Menteri ESDM, Wamen ESDM, Wamen Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). SKK Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM, akan melapor langsung ke Presiden.

Ia menambahkan, institusi baru baru tersebut sudah mengadopsi UU Migas yang baru nantinya. Sebagai Kepala SKK Migas, ia akan segera melakukan pembenahan dan mempercepat proses investasi dengan mengurangi masalah mikro.

Rudi mengakui, saat ini, investor migas termasuk Chevron masih belum sepenuhnya merasa nyaman dengan iklim berusaha di Indonesia.

“Dengan pembentukan institusi baru, maka kecemasan Chevron dan juga investor lainnya tidak akan pernah terjadi,” katanya.

Oleh karena itu, institusi baru tentunya juga harus mereposisi diri dan melakukan perbaikan, sehingga kinerjanya meningkat dan mampu melayani lebih baik.

Sebelumnya, perusahaan migas multinasional asal AS, Chevron mengancam akan menurunkan investasi tahun 2013, jika terdapat perubahan iklim bisnis di Indonesia.

Ancaman yang bisa mengakibatkan penurunan produksi minyak dan gas tersebut tersirat dalam surat Chevron perihal Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) 2013 ke Kepala SK Migas pada 30 November 2012.

WP&B tahun 2013 sudah ditandatangani Kepala SK Migas, Jero Wacik pada 28 Desember 2012. Secara keseluruhan, WP&B 2013 mencakup nilai US$ 26,2 miliar yang sekitar Rp 28,8 triliun di antaranya berasal dari Chevron.

Pada 2013, CPI menargetkan produksi minyak sebesar 320.000 barel per hari atau lebih dari 30% produksi nasional yang ditargetkan 900.000 barel per hari.

Dalam suratnya, Chevron menyebutkan kondisi yang bisa menyebabkan penurunan investasi adalah apabila terjadi perubahan yang besar terhadap iklim investasi di Indonesia.

Selain itu, jika terjadi perlakuan kriminalisasi yang berlanjut, hilangnya persetujuan ekspor atau pengenaan pinalti sebagai akibat Peraturan Bank Indonesia No 13 Tahun 2011, dan adanya perubahan ketentuan fiskal sebagai akibat Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 tentang “cost recovery” dan revisi UU Migas.

Serta, jika terdapat penundaan di luar kebiasaan dari persetujuan kontrak dan belanja (approval for expenditure/AFE) dikarenakan kegiatan transisi di dalam SK Migas.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Minyak & Gas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s