ANCAMAN CHEVRON: Pemerintah Tegaskan Kewajiban Kontrak Harus Ditaati

Riendy Astria | Kamis, 10 Januari 2013 | 17:11 WIB
Bisnis.com JAKARTA

Pengenduran investasi menjadi hak bisnis Chevron sebagai kontraktor migas, namun Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas)  menegaskan Cheveron tetap  wajib memenuhi kewajiban kontrak atau Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B).

Deputi Pengendalian Operasi SK Migas Gde Pradnyana menyatakan investor tentu memiliki hak untuk menurunkan jumlah investasi. Sepanjang itu tidak diperjanjikan di dalam kontrak (WP&B), maka besarnya nilai investasi bukan suatu kewajiban bagi investor.

“Dengan kata lain, kontraktor harus menjalankan apa yang sudah disetujui dalam kontrak,” katanya hari ini, Kamis (10/1/2013).

Artinya, sesuai kontrak, kontraktor tidak bisa membuat persyaratan persyaratan di luar yang ada di kontrak.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengatakan pihaknya memahami adanya gangguan yang menimpa Chevron, yakni kasus bioremiasi. Namun, dia mendorong agar Chevron tetap mematuhi apa yang sudah tertuang dalam WP&B.

“Itu hak Chevron untuk menurunkan. Sekarang WP&B sudah keluar, dia harus ikuti kontrak,” kata Rudi. Meski begitu, lanjut Rudi, pemerintah akan terus mengusahakan kasus kepastian yang saat ini menimpa Chevron.

Dalam surat yang diajukan Chevron, tertulis salah satu yang membuat Chevron menurunkan investasi adalah hilangnya persetujuan ekspor atau pinalti sebagai akibat Peraturan Bank Indonesia No 13 Tahun 2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

“Kalau kita melarang, kita yang rugi. Ibaratnya, sepertiga target pendapatan tahun ini hilang, memangnya BI mau? Tapi itu kan tidak mudah, aturan BI sudah dikeluarkan,” lanjutnya.

Dalam pasal 4 ayat 1 peraturan itu disebutkan bahwa eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diterima, kepada Bank Devisa. DHE merupakan devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban itu, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui Bank Devisa dengan nominal paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

Peraturan tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2012 dan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi mulai berlaku pada 2 Juli 2012. Sebelumnya, IPA berkeyakinan bahwa para anggotanya bukan merupakan subyek dari ketentuan tersebut, karena kontraktor migas tidak termasuk eksportir.

Dengan kata lain, aturan tersbeut mengharuskan KKKS menyimpan dananya di bank devisa di Indonesia. (sut)

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s